Satria Dharma 
Kelakuan bangsa Indonesia ini sungguh memprihatinkan kalau sudah menyangkut politik. Semua hal ditarik ke politik dan dengan perspektif politik itu maka mereka akan dengan penuh gairah menyerang lawan politiknya dengan segala macam ungkapan kemarahan, kebencian, tuduhan, fitnah, dan segala hal yang sungguh tidak produktif. Pokoknya segala hal digunakan untuk saling bermusuhan.
Ambil saja contoh proyek sodetan kali Ciliwung yang dikerjakan oleh Gubernur DKI Heru. Proyek ini jelas SANGAT PENTING dan juga SANGAT MENDESAK. Jika tidak dikerjakan maka akan membuat warga Kajarta, eh! Jakarta menderita karena terancam banjir rutin. Proyek ini mangkrak karena beberapa masalah. Kalau menurut penjelasan Mentri PUPR Basuki mangkraknya enam tahun.
“Kan ada di tabel yang 600 meter di outlet itu dari 2014-2015 selesai. Yang sekarang ini dari 2021 mulai kerjanya, akhir 2021. Jadi setelah 2015, baru 2021 lagi baru mulai,” kata Basuki kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (25/1/2023). Jadi mangkraknya adalah dari 2015 sampai dengan 2021. Dan itu memang enam tahun. Pembangunan sodetan ini terganjal masalah pembebasan lahan warga Bidara Cina. Warga menggugat Pemprov DKI ke PTUN terkait masalah pembebasan lahan, terkait jumlah lahan yang dibebaskan dan besaran ganti rugi. Semestinya proyek tersebut dapat rampung pada akhir 2015 tapi baru mulai dikerjakan lagi pada tahun 2021.
Apakah dengan menyatakan bahwa proyek ini mangkrak selama enam tahun Basuki menyalahkan Anies Baswedan, gubernur sebelumnya? Sama sekali tidak ada. Baik Basuki, Jokowi, mau pun Heru sama sekali tidak ada menyalahkan Anies. Saya sudah cek semua pernyataan mereka soal proyek ini dan mereka sama sekali tidak menyinggung, apalagi menyalahkan Anies atas mangkraknya proyek ini.
Tentu saja Anies punya peran penting dan serius dalam penyelesaian proyek ini. Dia turut membantu penyelesaian lahan antara Pemda DKI dengan warga yang memiliki tanah di proyek tersebut. Jokowi, Basuki, dan Heru juga tidak pernah menafikan peran Anies dalam hal tersebut. Mereka juga tidak pernah mengatakan bahwa Anies tidak melakukan apa-apa dengan proyek ini. Basuki hanya menyatakan bahwa proyek ini mangkrak selama enam tahun, yaitu sejak 2015 sampai dengan 2021 baru dikerjakan lagi. Tentu saja tahun 2021 itu Anies masih menjabat sebagai Gubernur DKI. Dan dia juga melakukan perannya sebagai gubernur DKI.
Tapi kita kan memang suka berkelahi. Jadi kita tuduh saja bahwa Anies tidak melakukan apa-apa terhadap proyek tersebut. Padahal jelas-jelas Anies Baswedan dan Sandiaga Uno pada Tanggal 25 Oktober 2017 menemui Presiden Jokowi untuk membahas kelanjutan pembangunan Sodetan Ciliwung. Lima hari kemudian tepatnya tanggal 30 Oktober 2017, giliran Sandi menemui Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono untuk membahas proyek ini.
Tahun 2018 pembebasan lahan masih terhambat, karena 215 kepala keluarga di Kelurahan Bidara Cina, masih belum mau menyerahkan lahannya. “Ada 215 KK dengan nilai pembebasan lahan sekitar Rp 167 miliar (yang belum mau menyerahkan lahannya),” kata Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Imam Santoso.
Tahun 2019 Anies mencabut gugatan di pengadilan agar proyek bisa dilanjutkan. Pencabutan itu sudah disetujui oleh Presiden Joko Widodo. Pembebasan lahan tersebut, menurut Anies, diperlukan agar proyek sodetan Ciliwung bisa segera dikerjakan. Risikonya, Pemprov harus ganti rugi ke warga. Jadi ini sudah kesepakatan antara Anies dan Jokowi. “Saya sudah bicara juga persoalan ini dengan Pak Presiden sejak tahun lalu dan memang sepakat untuk tidak kita teruskan,” kata Anies di DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (19/9). “Kami harap proses ini bisa segera tuntas karena kemarin yang menginisiasi untuk tidak diteruskan adalah kita di Jakarta. Kalau diteruskan terus pengadilan, ujung-ujungnya nanti kira-kira sama,” tutur Anies.”Perlu waktu bertahun-tahun lagi, terus kapan selesainya proyek ini kalau statusnya sengketa terus?” imbuhnya. Dengan dicabutnya pengajuan kasasi ini, Pemprov DKI menginginkan pembebasan di area pembangunan sodetan Ciliwung berlanjut. Meski, proses negosiasi pembebasan lahan dimulai lagi dari awal.
Tahun 2020 DKI Jakarta menyiapkan dana pembebasan lahan sekitar Rp 600 miliar. Semuanya ya pembebasan Ciliwung, Pesanggrahan, sama waduk-waduk. Nanti dibagi dua untuk sungai sama waduk,” kata Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Juaini, 6 Januari 2020. Anies sendiri mendapat perintah dari Presiden Jokowi agar segera menyelesaikan proyek sodetan Kali Ciliwung. Ia mengungkapkan, proyek sodetan sudah masuk fase appraisal (penaksiran nilai). Setelah fase appraisal selesai, Pemprov DKI berencana melakukan transaksi untuk tanah-tanah milik warga yang dibebaskan lahannya.
“Sekarang kita mulai fase untuk appraisal. Sesudah appraisal itu kemudian transaksi untuk tanahnya. Dengan itu sudah tuntas, nanti insyaallah (Kementerian) PUPR bisa langsung memberikan pembayaran, kemudian mulai penggarapan,” kata Anies, 8 Januari 2020.
Tahun 2021 meski dananya siap ternyata pembebasan lahan di lokasi itu rupanya tidak semudah yang dibayangkan. Warga sudah mau menjual lahannya kepada Pemprov DKI, tapi untuk pengurusan administrasi masih terkendala karena mereka lama tidak membayar PBB. Kalau mau dibayar, PBB harus lunas dulu. Ada yang nunggak 20 tahun. Pemprov DKI sudah beritikad baik menalangi biaya PBB warga agar surat menyurat bisa segera terselesaikan. Tapi, setelah berkonsultasi dengan BPK, tidak diizinkan. Ini masalah regulasi.
Tanggal 16 Oktober 2022 Anies Baswedan berhenti jadi gubernur dan digantikan oleh Heru Budi Hartono. Tak lama usai dilantik menggantikan Anies Baswedan, Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, langsung mengebut percepatan penyelesaian proyek Sodetan Ciliwung. Ia langsung menggelar rapat bersama Badan Pertahanan Nasional (BPN) Jakarta.
Bagaimana cara Heru menyelesaikan masalah yang mandek karena urusan pengadilan tersebut? Heru menggunakan jalan konsinyasi kepada pemilik lahan bermasalah di sepanjang proyek pembangunan Sodetan Ciliwung. “Jika ada pihak-pihak yang bersengketa maka sesuai aturan kami akan lakukan konsinyasi dan proyek tetap berjalan,” kata Heru kepada wartawan seusai meninjau lokasi pembangunan sodetan, 1 Desember 2022.
Sistem konsinyasi merupakan salah satu cara yang dilalui dalam sengketa lahan. Lahan yang terdampak satu proyek pembangunan diajukan ke pengadilan. Pemilik lahan nanti akan menyelesaikan sengketa di pengadilan, termasuk untuk nilai pergantian lahan yang terdampak proyek. Menurut Heru, langkah konsinyasi ini memang harus ditempuh agar pembangunan sodetan yang menurutnya sempat tersendat di kepemimpinan gubernur sebelumnya bisa berjalan dengan baik. Setelah dilakukan pendataan kawasan Pemkot Jaktim akan mulai melakukan penggusuran akhir tahun 2022.
Pada 23 Januari 2023, Pj Gubernur DKI, Heru Budi bersama Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, memantau progres pengerjaan Sodetan Ciliwung. Peninjauan ini dilakukan di 3 lokasi yakni bagian inlet Kali Ciliwung di Jalan Otista, titik pertemuan kali di Jalan Otista III, dan bagian outlet sodetan di sisi belakang Kampus Trisakti. Sehari kemudian, Heru dan Basuki mendampingi Presiden Jokowi untuk meninjau proyek pembangunan Sodetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT). “Kita harapkan di April insyaallah sudah selesai, dan ini akan mengurangi banyak sekali lahan genangan, banjir yang ada di Jakarta,” kata Jokowi.
Basuki mengatakan, dengan adanya Sodetan Kali Ciliwung, maka debit air berlebih bisa ditahan dari berbagai arah. Ia pun menyayangkan pembangunan Sodetan Kali Ciliwung yang sempat terhenti selama enam tahun. ‘Kalau konsisten dilakukan dari dulu pasti sudah berkurang. Yang masalahnya tadi Pak Presiden bilang enam tahun, enggak diapa-apain; normalisasi, enggak diapa-apain; sodetan, enggak diapa-apain. Nah, sekarang alhamdulillah ada Pak Heru ini mulai dikerjakan lagi,” kata Basuki Hadimuljono.
Perhatikan baik-baik ya. Basuki menyatakan bahwa pembangunan sodetan kali Ciliwung ini selama enam tahu tidak diapa-apakan, normalisasi tidak dikerjakan. Dan itu adalah fakta. Basuki sama sekali tidak menyatakan bahwa itu kesalahan Anies dan ia juga tidak menyatakan bahwa Anies tidak melakukan apa-apa selama enam tahun. Proyek itu memang mangkrak selama enam tahun. Dan itu karena berbagai masalah dan bukan karena Anies tidak melakukan apa-apa. Anies telah melakukan peranannya selama ia menjabat. Proyek itu kemudian diteruskan oleh Heru. Alhamdulillah bahwa proyek ini berjalan kembali berkat peran masing-masing dan diharapkan akan membuat Jakarta tidak kebanjiran parah seperti dulu karena adanya proyek ini.
Tapi di sinilah kita… 🥴
Kita lebih suka bertengkar dan saling caci maki di medsos dan lupa bersyukur bahwa proyek ini akhirnya berjalan kembali setelah enam tahun mangkrak dan akan segera selesai. Ada yang mencaci maki Anies, lalu lawan politiknya gantian mencaci maki Jokowi, Basuki, dan Heru. Kita menikmati bertengkar dan lupa bersyukur. 😔
Surabaya, 28 Januari 2023
Satria Dharma
Sumber :
– Kronologi Pembangunan Sodetan Ciliwung, Benarkah Sudah 6 Tahun Mangkrak?
