
Bagaimana Jokowi – JK tidak akan ngutang jika ketika mereka naik menggantikan SBY di tahun 2014 ternyata kantong pemerintah kosong alias defisit yang bahkan mencapai 93 trilyun? Selain itu, Presiden Joko Widodo mendapat warisan utang besar saat diangkat menjadi pemimpin Indonesia. Sebelum Jokowi menjadi presiden, utang luar negeri Indonesia sudah mencapai Rp 2.700 triliun. Weladalah…! Piye iki…?! Padahal sebelumnya Jokowi sudah berjanji tidak akan ngutang…
Setelah naik barulah Jokowi – JK sadar bahwa mereka mewarisi kepemerintahan yang jeblok keuangannya sehingga mimpi mereka untuk memimpin negara tanpa berutang lagi hanyalah mimpi kosong. Netnot…! Setelah mereka naik barulah mereka sadar bahwa pendapatan negara tidak cukup untuk membiayai kewajiban pengeluaran, utamanya subsidi-subsidi yang selama ini terus dibiayai oleh kepemerintahan SBY. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan pemerintah Jokowi-JK harus membayar bunga utang sebesar Rp 250 triliun per tahun. Sehingga, selama tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK, maka utang RI bertambah Rp 750 triliun. Itu baru bayar utang peninggalan presiden sebelumnya lho….!
Jadi inilah yang tidak kita ketahui sebagai masyarakat awam, yaitu mau tidak mau, suka tidak suka, Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia yang baru HARUS BERUTANG. Mengapa harus berutang? Pertama ya untuk menambal defisit anggaran dan juga untuk membayar utang dari pemerintah sebelumnya. Kedua, untuk membangkitkan perekonomian rakyat itu sendiri.
Yang menjadi masalah besar juga adalah rencana penerimaan negara yang harusnya jadi sumber pembiayaan tidak pernah bisa 100 persen menutup kebutuhan belanja. Jadi selalu lebih rendah dari yang diperkirakan. Penerimaan berkurang tapi pengeluaran ngocor deras. Jadi solusi satu-satunya ya Jokowi harus menelan janjinya sendiri dengan melakukan utang, baik di dalam mau pun di luar negeri, selain meningkatkan investasi dari luar. Jokowi harus bekerja keras untuk menarik investor asing masuk ke Indonesia untuk menumbuhkan perekonomian yang suram akibat hantaman pandemi. Maklum, pandemi telah melumpuhkan ekonomi tak hanya dunia, tapi juga dalam negeri. Pandemi telah melumpuhkan perekonomian rakyat. Bahkan perekonomian dalam negeri anjlok sampai minus 5,32 persen akibat penyakit itu. Ngeri…!
Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah mengatakan utang sebenarnya bukan masalah baru bagi Indonesia. Utang bahkan sudah menjerat Indonesia sejak merdeka dari penjajahan Belanda. Ia menuturkan Indonesia memiliki warisan utang pemerintah kolonial sebesar US$1,13 miliar usai mendapat pengakuan kemerdekaan oleh Belanda melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 1949. Utang itu berasal dari kekayaan yang rusak akibat perang serta seluruh investasi sebelumnya yang dibekukan oleh pemerintah Belanda.
Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listyanto berpendapat utang bukan hal tabu untuk dilakukan oleh pemerintah. Menurutnya, hampir 200 negara juga memiliki utang. Bahkan negara-negara kaya malah punya utang yang gila-gilaan besarnya. “Yang penting utang benar-benar digunakan untuk hal yang produktif. Jangan untuk kegiatan nonproduktif,” kata Eko. Contoh kegiatan produktif salah satunya adalah membangun infrastruktur di dalam negeri. Jika pembangunan infrastruktur sudah merata, biaya ekonomi yang harus ditanggung masyarakat lebih rendah dan daya saing nasional meningkat. Otomatis pendapatan negara juga akan meningkat.
Utang pemerintahan Jokowi belakangan memang terus meningkat. Peningkatan itu tidak terhindarkan. Itu terjadi karena kebutuhan negara, termasuk untuk pembangunan infrastruktur yang memang digenjot Jokowi di era pemerintahannya, memang terus meningkat dari tahun ke tahun. Supaya penurunan kinerja ekonomi tidak semakin menjadi pemerintah menggelontorkan anggaran Rp695,2 triliun untuk memulihkan ekonomi nasional. Anggaran digunakan untuk bantuan sosial sebesar Rp203,9 triliun, UMKM sebesar Rp123,46 triliun, insentif usaha Rp120,61 triliun, kementerian/lembaga atau pemerintah daerah Rp106,11 triliun, kesehatan Rp87,55 triliun, dan pembiayaan korporasi Rp53,55 triliun.
“Utang pemerintah naik disebabkan oleh peningkatan kebutuhan pembiayaan untuk menangani masalah kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional akibat covid-19,” ungkap pemerintah, dikutip dari dokumen APBN KiTa, Jumat (16/10).
Mengutip laporan Bank Dunia bertajuk International Debt Statistics 2021, utang luar negeri Indonesia sudah tembus US$402,08 miliar pada 2019. Utang tersebut membuat Indonesia masuk ke peringkat 6 negara berpendapatan rendah dan menengah dengan jumlah utang terbesar. Utang tersebut meningkat hampir tiga kali lipat jika dibanding 2009 lalu yang masih US$179,4 miliar. Utang juga meningkat hampir dua kali lipat jika dibandingkan dengan Oktober 2014, atau saat pertama kali Jokowi menjadi presiden.
Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan bertambahnya rasio utang tersebut untuk mendorong pembangunan infrastruktur negara kita yang masih tertinggal dari negara lain. Tapi kita tidak perlu kuatir karena dilihat dari ukuran yang umum dipakai rasio utang di seluruh negara, rasio utang terhadap PDB kita itu rendah. Saat ini utang pemerintah Indonesia sangat aman dan bisa dikendalikan. Sebab, setiap tahunnya PDB Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Jika utang dipakai untuk infrastruktur, masyarakatnya bisa tumbuh terus incomenya. PDBnya naik terus dan PDB itu lah yang akan dipakai pemerintah buat bayar utang.
“Rasio utang Malaysia dan Thailand itu 50 persen sampai 40 persen. Kalau Jepang malah 200 persen dari PDB-nya dan Amerika sekitar 100 persen,” ujar Suahasil, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (11/7). Jika dilihat dari batas amannya, UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara menetapkan rasio utang terhadap PDB tersebut masih berada di batas aman, yakni di bawah 60 persen.
Faisal Basri menghitung utang pemerintah pusat pada akhir 2022 akan mencapai Rp8.110 triliun. Dengan demikian rasio utang tahun depan akan mencapai 45,3 persen terhadap PDB. Meskipun utang bertumpuk, dia yakin pemerintah tidak akan gagal bayar. “Gak, gak akan gagal bayar InsyaAllah. Apapun akan dilakukan pemerintah,” kata Faisal Basri, Jumat (1/10/2021). Ekonom senior dari Universitas Indonesia tersebut menilai ada kompensasi atas keputusan pemerintah tersebut, misalnya anggaran untuk gaji pegawai negeri sipil atau PNS tidak akan naik. Tapi toh THR dan Gaji ke 13 tetap dikucurkan.
Perekonomian Indonesia harus pulih, kata Sri Mulyani. Pemerintah juga senantiasa mengupayakan kemandirian pembiayaan. Hal ini ditunjukkan dengan komposisi utang pemerintah pusat yang semakin didominasi utang dalam bentuk SBN, hingga akhir Desember 2020 mencapai 85,96 persen dari total komposisi utang. Sementara itu, dari sisi mata uang, utang pemerintah pusat semakin didominasi utang dalam mata uang rupiah, yaitu mencapai 66,47 persen dari total komposisi utang pada akhir Desember 2020. Dominasi mata uang rupiah ini seiring kebijakan pengelolaan utang yang memprioritaskan sumber domestik dan penggunaan valas sebagai pelengkap untuk mendukung pengelolaan risiko utang valas.
“Di ASEAN penambahan utang kita paling kecil. Ini sekaligus mengklarifikasi banyak tuduhan seolah-olah kita ini tukang utang dan utang kita sudah tidak aman. Kita bandingkan ternyata kita relatif lebih baik,” ujar Staf khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo. Ia juga meminta masyarakat agar tak hanya melihat besar utang pemerintah, melainkan juga melihat produktivitasnya. Faktanya utang yang ditarik pemerintah telah membuat ekonomi membesar. Aset pemerintah pun saat ini sudah di atas Rp 11 ribu triliun. “Itu dua kali nilai utang pemerintah,” ujarnya. Iya juga sih…! Ngapain merasa cemas…?! Lha wong yang ngutang dan membayar juga bukan kita kok…! Kan selama ini utang negara juga dibayar oleh negara. Selama ini kita juga tidak pernah terlambat membayar bunga utang, apalagi sampai tidak mampu membayar. Pokoknya aman sajalah….
Tapi para pembenci Jokowi selalu mengehmbus-hembuskan ketakutan akan hutang sebagai sesuatu yang berlebihan. “Rasa takut ini sering dimanipulasi seakan-akan utang ini akan menggerus atau mencabut masa depan kita. Seolah-olah bayi baru lahir itu menanggung utang. Padahal faktanya, yang membayar utang itu negara. Dari mana? Dari aktivitas ekonomi yang terus bertambah, terus meningkat, lalu ada pajak di sana, sebagian dipakai untuk melunasi itu”.
Besarnya utang pemerintah juga tidak akan mengganggu kedaulatan RI. Saat ini porsi utang lebih aman, karena mayoritas berasal dari utang, bukan pinjaman.
“Kebalik, kalau dulu pinjaman lebih besar dari utang sehingga ada isu kedaulatan. Sekarang isu kita adalah utang itu 86%, pinjaman hanya 14%,” kata Yustinus.
Lho, apa bedanya antara UTANG dan PINJAMAN?
Secara sederhananya UTANG itu dananya dari dalam negeri sedangkan PINJAMAN adalah utang dari luar negeri. Kalau mau ilustrasi lebih sederhana, UTANG itu pinjaman pada keluarga sendiri sedangkan kalau PINJAMAN dananya dari pinjol. Sesulit-sulitnya kita membayar utang pada anak sendiri masih jauh lebih mudah diatur ketimbang pinjam sama bank atau pinjol. Pinjam sama saudara sendiri tentulah tidak akan membuat kita disuruh keluar dari rumah kalau belum bisa bayar. Lha wong pinjaman dari LN aja bisa direskedul kok.
Demikian kira-kira bacaan saya yang terbatas soal utang negara. Maklum hanya mantan guru bahasa Inggris. Pernah kuliah magister manajemen sih tapi tidak selesai. Kalau pengalaman ngutang sih lumayan banyak juga karena lembaga pendidikan yang saya kelola mau tidak mau, suka tidak suka, juga harus ngutang terus kalau mau bertumbuh. Tapi alhamdulillah dengan demikian lembaga kami tumbuh dengan baik. Seandainya kami tidak berani ngutang dan mau main aman saja ya mungkin kami tidak akan mencapai tahapan dan tingkatan yang ada sekarang. Bisa-bisa malah merosot dan bangkrut. Ngutang is good for my institutions. Secara pribadi mah saya free of debt, bebas dari utang. Cicilan utang beli mobil kemarin saja sudah saya lunasi ben ati ayem. Sebagai pribadi saya memang anti ngutang. Mending ngutangi meski sering gak dibayar….
Surabaya, 28 Mei 2022
Satria Dharma
Referensi :
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3920665/kenapa-jokowi-rajin-tambah-utang.
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201019145425-532-560112/catatan-utang-ri-di-satu-tahun-jokowi-maruf.
https://money.kompas.com/read/2021/01/19/031806026/fakta-utang-pemerintah-era-jokowi-yang-kini-tembus-rp-6074-triliun?page=all.
https://ekonomi.bisnis.com/read/20211022/10/1457062/dua-tahun-pemerintahan-jokowi-maruf-amin-tumpukan-utang-bikin-deg-degan.
https://www.merdeka.com/uang/5-alasan-pemerintah-jokowi-tak-masalahkan-utang-ribuan-triliun.html
Salam
Satria Dharma
https://satriadharma.com/