Sabtu, 09 Agustus 2020
Just another WordPress site
SEANDAINYA SAYA BUPATI…
Presiden Jokowi berfoto bersama para bupati yang mengikuti pertemuan di Istana Kepresidenan Bogor, Jabar, Selasa (31/7/2018) siang. (Foto: Rahmat/Humas)

Presiden Jokowi berfoto bersama para bupati yang mengikuti pertemuan di Istana Kepresidenan Bogor, Jabar, Selasa (31/7/2018) siang. (Foto: Rahmat/Humas)

Seandainya saya Bupati maka jelas saya yang akan bertanggung jawab atas hebat dan memblenya mutu pendidikan di daerah saya. Sayalah yang memang seharusnya bertanggung jawab untuk itu. Saya tidak akan menyalahkan staf saya karena toh saya bisa memilih siapa yang akan saya angkat untuk membantu saya. Kalau Kadisdik saya memble dengan mudah akan saya ganti dengan orang yang benar-benar mumpuni. Untuk apa saya punya Kadisdik dan Kabag yang tidak bermutu? Ada banyak orang hebat yang bersedia untuk menjadi Kadisdik dan mau bekerja keras memperbaiki mutu pendidikan di daerah saya.

Saya juga tidak akan menyalahkan Gubernur karena kami punya kewenangan, hak dan tanggung jawab yang berbeda. Apalagi menyalahkan Mendikbud. Lagipula kan sebenarnya beban saya SUDAH DIKURANGI dengan ditariknya urusan pendidikan menengah ke propinsi. Jadi saya yang semula bertanggung jawab atas pendidikan dari tingkat SD, SMP, SLTA, maka kini berkurang tinggal SD dan SMP. Bahkan sebenarnya Kadisdik saya tidak perlu mengurusi anak-anak yang bersekolah di madrasah karena itu urusan Kemenag. Mosok sih ngurusi SD dan SMP saja saya tidak bisa melakukannya dengan sebaik-baiknya? Lha ngapain saya jadi Bupati kalau urusan begini saja saya sambat atau bahkan sampai disoroti karena ketidakmampuan saya. Mending ngarit saja kan…?!

Untuk memenuhi kebutuhan sekolah di daerah saya jika kurang maka saya TIDAK PERLU bikin sekolah baru. Untuk apa menambah beban APBD saya? Saya akan mengundang yayasan-yayasan pendidikan besar yang ada di tanah air untuk membuka sekolahnya di daerah saya. Saya akan mengundang yayasan pendidikan milik Muhammadyah, Nahdlatul Ulama, Gontor, yayasan Kristen, Katholik, dan perusahaan-perusahaan besar yang punya kepedulian pada pendidikan. Saya akan mengundang mereka untuk datang dan mendirikan sekolah mereka di daerah saya. Kalau perlu saya yang akan datang ke kantor pusat mereka dan MERAYU mereka untuk buka sekolah di daerah saya. Please….please…please…! Kalau mereka bersedia maka hari itu juga saya teken dan berikan surat ijin mendirikan sekolahnya. Perlu tanah? Saya akan bujuk warga saya yang punya tanah kosong tak produktif untuk mewakafkan dan melepas tanahnya bagi mereka. Mengapa saya mengundang yayasan pendidikan swasta untuk masuk ke daerah saya? Karena mereka telah benar-benar teruji dalam mengelola pendidikan di seluruh Indonesia dan mereka juga sangat mandiri dalam membiayai pendidikan mereka. Saya tidak perlu repot-repot membebani APBD saya. Warga saya juga tentu tidak akan segan-segan mengeluarkan dana untuk mendapatkan pendidikan bermutu tinggi yang setara dengan kota-kota besar. Itulah rahasianya mengapa ada sekolah-sekolah swasta yang peminatnya begitu membludak sampai pendaftarannya sudah tutup setahun sebelumnya. Edun banget kan…?! Sekolah-sekolah hebat semacam itulah yang saya inginkan ada di daerah saya dan bukan sekolah negeri yang dikelola dengan buruk, membebani anggaran daerah, kasek dan gurunya suka sambat melulu, dan menghasilkan lulusan-lulusan yang tidak bermutu. Nehi lha yaow…!

Baca juga:  HONOR

Bagaimana dengan sekolah-sekolah negeri yang menjadi tanggung jawab Kadisdik saya? Tentu saja saya akan memenuhi kebutuhan gurunya. Itu jelas menjadi tanggung jawab saya sebagai kepala daerah. Tidak mungkin saya akan menuntut Kemendikbud untuk memenuhinya. Jangan kaya orang susah, kata anak-anak zaman sekarang. Untuk memenuhi kebutuhan guru saya akan mengangkat 1.000 (seribu) guru honorer dengan gaji minimal satu juta rupiah dan akan saya naikkan gaji mereka nantinya secara bertahap. Tentu saja saya akan sangat selektif memilih guru-guru honorer ini agar jangan sampai ada guru-guru yang tidak layak mengisi kelas-kelas kami. Kalau perlu saya akan buka lowongan sampai ke propinsi agar benar-benar yang terpilih itu guru yang bermutu tinggi. Berapa sih biayanya? Seribu guru honorer dengan gaji sejuta sebulan berarti hanya 1M setiap bulannya atau 12M setahun. Itu sungguh tidak ada artinya dibandingkan dengan manfaatnya bagi kemajuan pendidikan di daerah saya. Tak berarti…!

Selain itu saya akan MEWAJIBKAN  guru-guru saya untuk mengikuti pelatihan guru secara rutin SETIAP BULAN. Saya akan beri mereka tunjangan pelatihan sebesar seratus ribu rupiah setiap bulan untuk mengikuti dan melakukan pelatihan terstruktur secara mandiri. Seribu guru mendapatkan tunjangan pelatihan seratus ribu setiap bulan selama setahun itu hanya 1,2M. Sungguh pinat bagi APBD daerah saya. Saya akan undang IGI dan PGRI untuk mengelola pelatihan para guru saya. Toh para guru punya dana untuk ikut pelatihan. Lha wong para pelatih IGI itu sungguh ikhlas dan sabar. Tidak diberi honor mereka ho’oh saja. Yang penting ada biaya transportnya dan bisa menginap di salah satu rumah guru. Malamnya mereka akan saya undang datang ke rumah dinas saya dan saya ajak makan ikan bakar.  Apalagi kalau mereka saya beri sertifikat dan berfoto dengan saya. Wah…! Bangga sekali mereka itu.

Baca juga:  NEK AKU BONEK KON KATE LAPO?

Nah, seandainya saya seorang Bupati dan Anda punya ide-ide hebat lainnya untuk memajukan pendidikan di daerah saya, kira-kira apa itu? Maukah Anda berbagi dengan saya ide-ide hebat Anda tersebut?

Surabaya, 20 Desember 2019

 

 

Salam

Satria Dharma
https://satriadharma.com/

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *