The Wrong and Uneccesary Battle

Pagi ini saya menunggu-nunggu berita tentang apakah benar-benar akan ada demo besar-besaran tentang penolakan kenaikan harga BBM di mana-mana atau ternyata itu akan kempes seperti yang sudah-sudah. Sudah seminggu ini saya tidak ‘punya’ TV dan kami memang tidak berlangganan koran. TV berlangganan saya koit dan entah mengapa pengurusannya berlarut-larut. Tapi saya sendiri memang jarang nonton TV sehingga tidak terlalu merasa kehilangan. Kami juga tidak berlangganan koran lokal sedangkan Kompas sudah berhenti karena pengantarnya tidak mau lagi mengantarkan satu-satunya pelanggan yang berlangganan Kompas di daerah saya. Waks…!

Saya sungguh berharap agar demo ini tidak perlu terjadi. Tidak perlu terjadi ‘perang’ antara pemerintah dan masyarakat soal kenaikan harga BBM ini. Ini ‘perang’ yang salah dan tidak perlu.

Jika benar akan terjadi demo besar-besaran yang saya baca memang sengaja dimobilisasi oleh partai politik tertentu maka saya tentu akan sangat prihatin. Betapa tidak, harga BBM di Indonesia adalah yang paling murah ke tujuh di dunia. Sebagai perbandingan, harga BBM di China Rp.12.000,-, di Vietnam Rp.11.000,-, di India Rp12.000,- (sama dengan di Filipina), di Singapura Rp.16.000,-, Malaysia Rp. 6.000,-. Padahal Indonesia adalah importir bahan bakar dengan kebutuhan yang semakin meningkat. Sebagai gambaran, dengan tingkat produksi minyak sekitar 900 ribu barel per hari, kebutuhan minyak/BBM Indonesia mencapai 1,3 juta per hari, sehingga setiap hari Indonesia harus mengimpor setidaknya 400 ribu barel minyak/BBM. Bayangkan berapa banyak yang harus disubsidi jika rakyat Indonesia tetap bertahan ingin disubsidi dengan harga BBM tetap di Rp.4.500,-.

Rakyat Indonesia masih belum sadar bahwa era kejayaan minyak indonesia sudah lama lewat. Dikiranya Indonesia itu masih negara ‘kolam emas hitam’ di mana kita tinggal pakai ‘tongkat kayu’ untuk mengeduk tanah di mana saja dan akan keluar minyaknya. Era ketika kita ‘petentang-petenteng’ masuk dalam klub elit OPEC sudah berakhir di tahun 2008. Kita harus keluar dari golongan pengekspor minyak menjadi pengimpor minyak karena produksi terus menurun dan dengan cepat dilampaui oleh konsumsi. Saat ini kemampuan produksi minyak kita justru menurun sedangkan konsumsi melesat tanpa bisa dikendalikan (atau memang tidak pernah dikendalikan oleh pemerintah)

Tapi itu tentu saja kesalahan pemerintah. Pemerintah tidak pernah mendidik rakyatnya untuk paham dan sadar tentang energi. Rakyat tidak memiliki pemahaman tentang energi dan dibiarkan terlena dengan imajinasi dan khayalannya sendiri bahwa Indonesia itu masih juragan minyak dunia dan setara dengan Arab Saudi sehingga kalau bisa harga minyak ya sama dengan di Arab Saudi.

Bayangkan…! Jika mahasiswa dan para ulama masih juga tidak paham tentang betapa langka dan mahalnya BBM di negara kita dan masih tidak terima jika harga BBM naik maka itu artinya pemerintah benar-benar gagal dalam mendidik dan mengelola informasi. Pemerintah saya anggap selama ini memang sengaja memilih menghindari tugas penting untuk mengedukasi masyarakat tentang energi dan lebih suka menjaga citra sebagai pemerintah yang ‘dermawan’. Akibatnya ketika pemerintah tidak lagi bisa dermawan maka rakyat marah dan mengira bahwa mereka dibohongi. Sungguh celaka…!

Saat ini terjadi perang informasi antara yang pro dan yang kontra kenaikan harga BBM dan dengan sedih saya nyatakan bahwa pemerintah kalah telak dengan mereka yang menolak kenaikan harga BBM. Mereka berhasil meyakinkan masyarakat bahwa BBM tidak perlu naik karena pemerintah sebenarnya masih kaya tapi foya-foya untuk hal lain. Mereka menghembuskan bahwa tidak ada subsidi dan Indonesia masih untung dalam jual beli minyak dan mereka menagih keuntungan jual minyak tersebut untuk mensubsidi mereka terus menerus.

Selain pemerintah, yang kalah telak dan semestinya malu tentu juga perguruan tinggi yang memiliki puluhan ribu doktor dan professor tapi tidak mampu membuat mahasiswa mereka paham soal energi dan ekonomi makro yang sederhana macam ini. Jika mahasiswa pun masih menolak kenaikan BBM maka artinya mereka belum paham apa urgensi dari kenaikan harga tersebut dan apa implikasinya jika harga BBM tidak dinaikkan.

Jika ada ulama yang ikut-ikutan berdemo soal kenaikan harga minyak ini maka saya tidak bisa menyalahkan MUI karena tentunya MUI tidak punya juklak dan juknis untuk memberi pemahaman soal BBM ini kepada para pemuka agama di daerah-daerah. Ini jelas bukan tugas MUI. Tapi jika ulama pun ikut berdemo soal kenaikan harga BBM ini maka sekali lagi ini adalah karena kesalahan pemerintah sendiri. Mereka begitu lalai untuk mengedukasi masyarakat soal energi dan terlalu sibuk dengan pencitraan. Padahal mereka mestinya paham bahwa masyarakat harus diedukasi agar mereka paham mengapa pemerintah melakukan atau mengambil kebijakan apa pun, utamanya kebijakan yang tidak populer sepeti menaikkan harga BBM ini.

Apa ironi yang menyesakkan dada dari demo menentang kenaikan BBM ini? Tak ada pemuka agama atau mahasiswa di mana pun di India, China, Vietnam, Malaysia, Singapura, Bangladesh, dll yang berdemo demikian sengit meski harga BBM mereka jauh di atas harga BBM di Indonesia….! Apakah negara tersebut tidak demokratis dan mahasiswa dilarang untuk berdemo? Tidak. India yang harga BBMnya sudah dua kali lipat harga baru BBM di Indonesia (Rp. 12.000,-) adalah negara yang sangat demokratis. Tapi toh tak ada kita dengar soal penggalangan massa untuk melawan pemerintah ketika diputuskan harga BBM harus naik.

Apakah mereka negara-negara kaya raya sehingga harga BBM yang tinggi tidak mempengaruhi perekonomian rakyatnya? Tidak. India adalah negara yang penduduk miskinnya mencapai 350 juta orang. Jutaan rakyatnya yang tidak punya tempat tinggal dan harus terlunta-lunta ketika musim dingin tiba. Bangladesh juga adalah negara miskin tapi harga BBM-nya lebih tinggi daripada Indonesia. Tapi mereka semua tidak menggalang masyarakat untuk melawan pemerintahnya menaikkan harga BBM. Mereka sadar bahwa energi itu tidak murah dan mereka harus melakukan efisiensi dan bukannya malah memboroskannya.
Meski lebih miskin tapi Pemerintah India lebih cerdas dengan cara mendidik rakyatnya berlaku hemat. Hasilnya rakyat India sudah memiliki kesadaran tinggi untuk berhemat energi. Sebagian besar rakyat India dengan suka rela menggunakan sepeda untuk mengatasi kebutuhan transportasi. Tidak hanya rakyat miskin, bahkan kelas menengah ke atas, seperti dosen dan pejabat pemerintah tidak malu-malu mengayuh sepeda ke kantor. Berapa gelintir dosen kita yang bersepeda ke kampus? Bahkan kini anak-anak SMP yang semestinya belum bisa memperoleh SIM-pun sudah hampir setengahnya membawa motor ke sekolah sehingga lahan terbuka sekolah yang semestinya dipakai untuk olahraga sekarang diubah fungsinya menjadi tempat parkir motor siswwa.

Selain itu pemerintah India menyediakan sarana transportasi bagi masyarakat menengah ke bawah dengan harga murah. Untuk taksi dan transportasi publik pemerintah India telah menerapkan bahan bakar gas yang ramah lingkungan. Filosofi Swadesi Bapak Bangsa India Mahatma Gandhi benar-benar ditanamkan sehingga rakyat India tidak mau menggunakan kendaraan produksi luar negeri sebelum memiliki produksi lokal. Produk lokal merajai India dan mengungguli produk asing. Di Indonesia bahkan tak satu pun motor merk lokal yang hidup. Dulu pernah ada Kanzen milik Rini Suwandi tapi kemudian mati karena pemerintah tidak berupaya untuk membantu industri lokalnya. Sangat ironis. Bikin motor lokal saja tidak bisa tapi dalam masalah energi sangat boros.

Saya kemarin membaca artikel “BBM dan Senja Kala Ekonomi” yang ditulis oleh Ahmad Erani Yustika Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya; Direktur Eksekutif Indef dan tercenung oleh beberapa gambaran pesimistiknya tentang dampak yang akan terjadi jika harga BBM dinaikkan. So pessimistic…! Menurutnya pendapatan nasional Indonesia akan berkurang Rp.125 triliun jika dibandingkan dengan apabila harga BBM tidak dinaikkan karena pertumbuhannya akan merosot hanya 5,7%- 5,8% jika dibandingkan dengan target pertumbuhan ekonomi 6,5% sebelumnya). Sayang sekali bahwa artikel itu tidak menyebutkan soal defisit anggaran APBN yang akan mencapai Rp 299 T atau 3,5 persen, jika tidak menaikkan harga BBM. Padahal, pengeluaran itu akan lebih bermanfaat jika dipakai untuk keperluan lain, misalnya pembangunan sekolah, pembangunan jalan, jembatan, dermaga, kapal perintis, infrastruktur lain yang sangat diperlukan masyarakat atau untuk peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Para pakar dan partai politik masih juga berperang wacana dan pendapat. Mahasiswa dan pemuka agama masih juga belum paham. Lantas darimana pula masyarakat kecil akan memahami dan membela pemerintahnya dalam perang wacana ini? Ini adalah perang yang salah. Tidak semestinya masyarakat kita berperang pada isu apakah barga BBM dinaikkan atau tidak. Semestinya masyarakat Indonesia sudah bersatu melawan musuh bersama yaitu kelangkaan energi yang semakin akut dan mulai mengerahkan semua sumber dayanya untuk menjawab tantangan tersebut dan memenangkan perang melawan musuh bersama ini.

Tapi siapa Panglima Perang yang akan memimpin kita menuju perang yang sesungguhnya ketika negara terasa tak punya visi seperti ini?

Balikpapan, 27 Maret 2012

Salam
Satria Dharma
https://satriadharma.com