Jumat, 24 Januari 2020
Just another WordPress site
UJIAN NASIONAL : NADIEM VS JUSUF KALLA
Mendikbud Nadiem Makarim. Foto: CNN

Mendikbud Nadiem Makarim. Foto: CNN

Jusuf Kalla kembali bersuara fals ketika Nadiem ingin menghapus UN dan menggantinya dengan bentuk asesmen yang lebih rasional. Jusuf Kalla ini memang pendukung UN paling militan sejak beliau masih menjabat sebagai Wakil Presidennya SBY. Beliau mengeluarkan berbagai argumen mengapa UN harus tetap dijalankan meski argumen-argumennya jelas berdasarkan asumsi yang tidak memiliki landasan akademik dan hasil riset sama sekali. Argumennya hantam kromo dan menggelikan. Saya bahkan sudah menulis betapa konyolnya asumsi-asumsi JK ini dalam UN. Jika mau baca sila buka Jusuf Kalla dan Unasnya

Dulu beliau beranggapan bahwa Ujian Nasional dapat meningkatkan kualitas pendidikan.
Benarkah UN bisa meningkatkan kualitas pendidikan? Tidak ada studi yang mendukung pendapat tersebut. Jadi pendapat JK itu sekedar pendapat pribadi yang sama sekali tidak punya dasar. Itu jelas-jelas cuma asumsi karena JK juga tidak pernah menyampaikan hasil studi mana pun. Studi yang ada justru menunjukkan sebaliknya. Faktanya adalah meski pun hasil nilai UN siswa kita semakin baik ternyata di tes PISA malah ndlosor. Mau bilang apa lagi…?!

Dulu JK berpendapat bahwa UN merupakan sarana untuk membuat seluruh siswa di Indonesia sama pintarnya, karena memakai satu standar. “Siswa di Kendari, Ternate, maupun di mana saja di seluruh pelosok negeri di-set pengetahuannya sama dengan siswa di Jakarta maupun kota besar lainnya,” ujarnya.

Saya sampai melongo membaca betapa ngawurnya JK dengan pendapatnya ini. UN kan hanya alat untuk mengukur pencapaian materi pembelajaran pada siswa dan bukan alat untuk meningkatkan mutu pendidikan. UN itu HANYA EVALUASI dan BUKAN PROSES PEMBELAJARAN. Bukan ujian yang membuat kualitas pendidikan meningkat tapi pelayanan pendidikan yang berkualitas yang bisa membuat kualitas pendidikan meningkat. Ujian yang standar tidak akan membuat pengetahuan siswa menjadi sama atau standar pengetahuannya. Tidak mungkin input dan proses yang berbeda tiba-tiba menjadi sama outputnya hanya karena diuji dengan pengukuran yang sama. Juga tidak ada bukti bahwa setelah mendapat UN maka anak-anak daerah BISA BERSAING dengan anak-anak P. Jawa. Menyatakan bahwa dengan mengikuti UN akan bisa membuat anak-anak daerah bisa bersaing dengan anak-anak di P. Jawa sama sekali tidak ada logikanya. Belum pernah ada penelitian semacam itu karena menggunakan logika yang salah. Ujian Nasional hanyalah alat ukur dan bukan obat atau solusi untuk peningkatan kualitas pendidikan. Hal itu sama saja artinya dengan menyatakan bahwa sejak digunakannya termometer maka penyakit demam berdarah bisa dikurangi, atau lebih ekstrim lagi dengan menyatakan ‘Sejak digunakannya termometer ini untuk mengukur panas anak-anak di Papua maka alhamdulillah kesehatan anak-anak Papua sudah sama baiknya dengan anak-anak P. Jawa!’ Tentu saja itu konyol. Jika anak-anak di daerah ingin bisa bersaing dengan anak-anak di P. Jawa maka KUALITAS PENDIDIKANNYA yang harus ditingkatkan (bukan standar ujiannya).

Baca juga:  SATU PERTANYAAN, KEK!

 

Jusuf Kalla kali ini kembali menggugat bahwa tidak adanya UN akan membuat siswa menjadi lembek dan telah dijawab oleh Nadiem dalam berita ini

Sekarang mari kita uji apakah pernyataan JK bahwa tiadanya UN akan membuat siswa menjadi lembek? Tentu saja pernyataan ini hanyalah asumsi pribadi yang sama sekali tidak berdasar dan menunjukkan keawaman JK dalam hal evaluasi pendidikan. Tidak pernah ada satu pun penelitian di dunia ini yang pernah menyimpulkan bahwa sebuah ujian yang bersifat nasional akan membuat siswa menjadi tangguh. Tangguh dalam hal apa dan dengan cara apa? Lalu darimana JK mendapatkan asumsi ngawur itu? Bukankah kita selama ini telah melakukan UN setiap tahun? Lalu apakah dengan demikian maka siswa-siswa kita menjadi semakin tangguh berkat UN tersebut? Yang jelas moral pendidikan bangsa kita menjadi hancur karena hampir semua sekolah dan daerah mengakali dan mencurangi UN secara massif. Yang jujur malah hancur nilainya. Sila baca UN: Pembangkangan lawan Pembangkangan/

Lalu darimana logika yang menyatakan bahwa tidak ada UN membuat siswa lembek?
Jika asumsi JK benar bahwa UN akan benar-benar membuat siswa menjadi tangguh maka mengapa kita tidak mengadakan Ujian Nasional sepuluh kali dalam setahun agar siswa kita menjadi 10X lipat tangguhnya? Mari kita adakan UN setiap bulan agar siswa kita semakin hari semakin tangguh dan semua bisa menjadi bonek. Yok opo? Gelem tah…?! 😂

Peningkatan mutu pendidikan terletak bukan pada ujian atau evaluasinya, melainkan pada banyak sekali aspek lain yang harus digarap secara telaten dan dalam jangka panjang, baik aspek-aspek yang terkait langsung dengan pendidikan ataupun dengan kehidupan bangsa kita secara lebih luas. Selama kualitas pendidikan dan pelatihan guru buruk, gaji guru kecil, sarana pendidikan miskin, buku bacaan bagi siswa tak ada, manajemen sekolah amburadul, kurikulum tak tepat guna, korupsi merajalela-sehingga dunia pendidikan pun korup, buku teks masuk sekolah lewat jalan menyuap, sekolah cukup memberi pelicin untuk dapat akreditasi baik, dan lulusan sekolah tak merasa perlu berkualitas karena toh dengan nyogok bisa sukses juga dalam hidup-dan masih amat banyak lagi faktor, UN tak akan ada manfaatnya dan justru malah merugikan. Ada banyak riset yang sudah membuktikannya. Riset dari National Academy of Sciences di Amerika menunjukan bahwa tes standar yang ‘high-stakes’ macam UN menyebabkan kerugian baik pada siswa maupun pada pendidikan itu sendiri. Hal ini mendorong mereka meninggalkan pembelajaran dan beralih kepada latihan soal. Hal ini menyebabkan kurikulum sekolah menjadi terkorupsi dan pembelajaran menjadi tidak penting sehingga merugikan siswa dan pendidikan itu sendiri. The Dangerous Consequences of High-Stakes Standardized Testing

Baca juga:  Guns, Germs & Steel (Part 2) : Mengapa orang-orang Erasia lebih unggul...

Jadi saya sepakat pada Nadiem agar tidak usah mendengarkan protes fals JK tersebut. Toh beliau sudah bukan lagi wapres sehingga bisa memaksakan pendapatnya sebagaimana ia melakukannya selama ini pada mentri pendidikan sebelum ini.

Surabaya, 12 Desember 2019

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *