MANUSIA TUPOKSI

Sebuah berita di Tribun Kaltim dengan judul “Sumbangan Pakar Dipertanyakan’ dengan sub-judul “Unmul Mestinya Bisa Jawab Berbagai Persoalan di Kaltim”. (Tribun Kaltim, Sabtu 4 Juni 2011 halaman 13) menarik perhatian saya. Ternyata ada gugatan terhadap Universitas Mulawarman (UNMUL), sebuah PTN terbesar di Kalimantan Timur yang memiliki 13 Fakultas dengan jumlah mahasiswa sebesar lebih dari 35 ribu orang dan diasuh oleh lebih dari 1000 orang dosen. Gugatannya adalah bahwa PTN ini, yang memiliki lebih dari 1000 orang dosen dengan seratus lebih orang doktor di berbagai bidang dinilai belum mampu melahirkan sarjana-sarjana handal yang dibutuhkan industri di Kaltim. Kontribusi para pakar Unmul dalam menyelesaikan persoalan-persoalan aktual yang sedang berkembang di Kaltim pun dipertanyakan. Kalau pakai istilah anak muda jaman sekarang judul tersebut tepatnya,:”Pada Ngapain Aja Lu Selama ini…?!”.

PTN dengan visi keren “Menjadi Universitas berstandar internasional yang mampu berperan dalam pembangunan bangsa melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat yang bertumpu pada sumber daya alam khususnya hutan tropis lembab dan lingkungannya.” ternyata dianggap gagal total dalam mengemban visi dan misinya karena saat ini sektor industri kehutanan dan perkayuan rontok dan tak satu pun pakar kehutanan di fakultas paling bergengsi tersebut yang mampu memberikan kontribusi lewat pemikiran dan temuan teknologi tepat gunanya. ‘Nyaris tak ada kata, apalagi karya nyata, yang bisa mereka sumbangkan untuk memulihkan kondisi industri yang selama beberapa dekade dulu menjadi leading ekspor non migas Kaltim’ demikian tulis Tribun Kaltim.

Mengapa ada gugatan ini? (Ah! Sebenarnya yang tepat adalah kenapa baru sekarang digugat? Gugatan ini semestinya dilayangkan sejak dulu, dilakukan terus menerus,dan kepada semua perguruan tinggi yang ada di Kalimantan Timur!). Gugatannya semestinya berbunyi : “Apa peran para intelektual kampus kepada masyarakat Kaltim selama ini? “Tiba-tiba saya merasa ulu hati saya seperti disodok keras-keras. Apa makna dan peran saya sebagai intelektual kepada masyarakat Kaltim khususnya, dan bangsa Indonesia umumnya?

Sudah selayaknya bahwa kita sebagai akademisi diminta pertanggungjawab moral atas keilmuan kita untuk menjawab berbagai permasalahan di berbagai bidang karena kita adalah manusia-manusia cerdas yang telah mencapai strata pendidikan tertinggi. Kita adalah para sarjana, yaitu kalangan ‘selected few’ yang jumlahnya hanya 5% dari populasi rakyat Indonesia. Kalau kita yang telah menjadi sarjana, intelektual, apalagi disebut pakar dan sehari-hari bergumul dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang canggih-canggih tersebut tak mampu menjawab permasalahan aktual rakyat lantas kepada siapa lagi rakyat mesti berharap?
Tapi fakta memang menunjukkan bahwa kita para akademisi dengan gelar berderet di depan dan di belakang nama kita ternyata belum mampu menghasilkan karya-karya nyata yang bisa menjawab dan menyelesaikan masalah lingkungan mau pun bangsa. Dan gugatan itu selayaknya membuat kita malu, sangat malu mestinya.

Saat ini dunia akademik kita memang sedang terkena krisis (semua bidang sebetulnya). Dunia perguruan tinggi kita memiliki begitu banyak akademisi dengan rentetan gelar yang akan menciutkan orang yang bukan akademisi tapi kita sama sekali tidak punya sumbangsih pada masyarakat sekitar. Jangankan lagi untuk negara, sedangkan untuk masyarakat di sekitar rumahnya pun kita tidak memberikan manfaat. Kita ini sibuk dengan proposal-proposal, makalah-makalah, paper-paper ilmiah, portofolio-portofolio, presentasi-presentasi dan segala urusan yang nampak akademik, ilmiah, dan canggih tapi sama sekali tidak ada hubungannya dengan dunia nyata, dunia yang dihuni oleh sesama manusia yang termarjinalkan oleh situasi dan kondisi. Jadi semua kesibukan kita tersebut adalah kesibukan semu dan tak bermakna apa-apa bagi masyarakat, bangsa dan negara. Sebagian dari kita sebenarnya malah mungkin adalah parasit yang menghisap sumber daya negara untuk kepentingan diri pribadi dan kelompok kecil kita masing-masing belaka.

Apa artinya segala gelar berderet, penghargaan akademik, jabatan tinggi, yang kita miliki sebagai akademisi jika itu semua tidak memberikan kontribusi pada pemecahan masalah yang dihadapi oleh rakyat di sekitar kita? Untuk apa semua paper-paper ilmiah, konferensi-konferensi tingkat nasional dan internasional, diktat-diktat dan jurnal-jurnal ilmiah yang kita baca dan kutip dengan khidmat jika ternyata hal tersebut tetap tidak berhubungan dengan dunia nyata yang ada di hadapan kita? Untuk apa semua teori, penelitian ilmiah, rumusan-rumusan canggih jika semua itu tidak bisa menjawab permasalahan aktual yang berada di depan mata, di depan rumah, di setiap jalan yang kita lalui dari rumah ke kampus, di kota kita sendiri dan sudah seharusnya menjadi tugas kita untuk membantu memecahkannya?

Mungkin kita semua adalah para akademisi menara gading yang tersesat dan tidak tahu apa sebenarnya makna dan tujuan dari gelar dan keilmuan yang kita miliki. Kita adalah pakar yang tidak menyelesaikan masalah. Kita adalah pakar di atas kertas belaka. Kita adalah para pakar yang sungguh tidak berguna bagi bangsa dan negara. Kita adalah akademisi palsu yang terjebak pada kepakaran kita sendiri.

Ada begitu banyak masalah yang kita hadapi dan semestinya dengan kepakaran kita masalah tersebut dapat terselesaikan dengan mudah. Ada puluhan ribu sarjana ekonomi yang telah kita cetak dan semestinya dari puluhan ribu sarjana tersebut muncul puluhan ribu wiraswasta atau manusia-manusia yang mampu membantu masalah eknomi minimal masyarakat di sekitarnya. Semestinya dari puluhan ribu sarjana tersebut telah dapat mengeluarkan pemikiran-pemikiran brilian untuk mengentaskan kemiskinan rakyat yang bukan sarjana seperti mereka. Kita hasilkan puluhan ribu sarjana hukum dari perut kampus kita tapi toh hukum masih tetap jalan di tempat. Kita telurkan puluhan ribu sarjana sosial dan politik, pendidikan, agama, teknik, budaya, komputer, perikanan, kehutanan, pertanian, bahasa dan sastra, dan berbagai macam ilmu-ilmu baru tapi toh ilmu kita tidak mampu membantu masyarakat dari masalah yang mereka hadapi.

Ilmu-ilmu kita adalah ilmu di atas kertas belaka dan tak berlaku di dunia nyata. Semua masalah tersebut tidak pernah terjawab karena kita berdalih bahwa itu bukan Tupoksi (Tugas pokok dan instruksi) kita. Kita tidak bisa memecahkan masalah-masalah tersebut karena itu diluar tupoksi kita.

Sampai saat ini masih banyak saja anak-anak yang tidak bisa bersekolah dan harus menjual koran di bawah lampu lalulintas kota makmur seperti Balikpapan. Padahal sekolah sudah gratis dan pemerintah daerah Kota Balikpapan telah membanggakan dirinya sebagai kota pendidikan (vokasi). Mengapa masih ada anak-anak yang tidak bersekolah? Apa masalah mereka? Tidak bisakah Dinas Pendidikan (yang memang tupoksinya adalah untuk mengurus pendidikan di setiap kota) mencarikan pemecahan masalah bagi mereka?

Kalau masalahnya adalah dana bukankah ada banyak skema untuk membantu mereka. Yang dibutuhkan hanyalah kemauan dan kepedulian pada masalah yang dihadapi oleh rakyat kecil. Tak ada masalah yang terlalu besar untuk kita hadapi jika kita ingin menyelesaikannya, sebenarnya.

Tapi kita memang memilih untuk memalingkan muka. Kita tahu bahwa itu adalah masalah. Kita tahu bahwa masalah itu harus dipecahkan. Tapi masalah itu BUKAN masalah kita. Itu adalah masalah orang lain, dinas lain, lembaga lain, intelektual lain, sesuatu yang selain dan di luar kita. Bukan kita yang harus memikirkan masalah tersebut karena kita sudah sibuk dengan urusan kita sendiri (apa pun itu). Itu bukan tupoksi kita. Kita adalah manusia TUPOKSI.

Manusia Tupoksi adalah manusia yang hanya berkutat pada Tugas Pokok dan Instruksi yang diberikan kepadanya. Kita hanya berkutat pada apa yang ditugaskan dan diinstruksikan kepada kita, baik oleh atasan mau pun dari diri kita sendiri. Selain dari itu kita tidak bisa dan tidak mau melakukan karena itu di luar tupoksi kita. Kita merasa bahwa apa-apa yang di luar tupoksi kita adalah hal yang tidak perlu, tidak baik, dan tidak boleh dikerjakan meski pun sebenarnya itu suatu hal yang berkenaan dengan kepentingan umum dan seharusnya dilakukan sebagai seorang intelektual. Jika kita melakukan sesuatu yang di luar tupoksi kita maka kita merasa bahwa kita perlu dan berhak untuk mendapatkan tambahan honor dan insentif karena kita hanya digaji untuk melakukan tupoksi kita.

Karena kita para pakar adalah golongan manusia tupoksi maka tentulah kita tidak akan berupaya untuk mencari apa permasalahan lingkungan, masyarakat, bangsa dan negara dan bagaimana upaya untuk memecahkannya karena itu di luar tupoksi kita. Tupoksi kita tidak menyatakan bahwa kita harus mencari pemecahan masalah lingkungan dan kota jadi sungguh ganjil rasanya bagi kita jika kita harus ikut-ikutan memecahkan masalah kota dan lingkungan. Pasti ada pakar, doktor, dan profesor lain yang tupoksinya memang untuk itu. Tapi itu bukan tupoksi kita. Tupoksi kita adalah mengajar (kalau sempat dan tidak ada asisten yang bisa disuruh-suruh lagi), membuat paper-paper dan makalah-makalah ilmiah (meski tidak ada hubungannya dengan masalah aktual yang dihadapi dan kalau perlu nyontek sana-sini), menyusun portofolio dan dokumen-dokumen untuk kenaikan pangkat (untuk kenaikan pangkat dan dapat gelar baru), dll. Sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan kemiskinan masyarakat, kerusakan hutan, rendahnya mutu pendidikan, masalah sosial, semakin rusaknya lingkungan, tawuran massal, tingginya tingkat kriminal, maraknya penyebaran narkoba, tingginya tingkat pengangguran, dll. Tupoksi kita tidak ada menyebut-nyebut itu semua. Anda bisa cek pada semua dokumen pengangkatan kami dan kami jamin itu semua tidak ada disebutkan. Jadi jangan salahkan kami karena kami adalah Manusia Tupoksi.

Tentu saja itu semua kita singgung-singgung dalam makalah-makalah maupun presetasi-presentasi kami dengan istilah-istilah yang keren tapi bukan untuk itu makalah-makalah dan presentasi-presentasi ini dibuat. Segala permasalahan itu kita singgung agar bisa kita bicarakan dan bahas dengan menggunakan teori-teori baru dan istilah-istilah ilmiah terbaru tapi BUKAN untuk kita pecahkan dan cari jalan keluarnya. Itu bukan tupoksi kita.

Jadi kalau digugat dan dipermalukan oleh masyarakat maka kita harus menerimanya. Sudah selayaknya kita dipermalukan dengan pertanyaan tersebut.

Satria Dharma
Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI)
Balikpapan, 7 Juni 201