PEMOTONGAN ANGGARAN

Rapat pleno daring kami kemarin sangat istimewa. Ini adalah rapat daring hari kedua yang kami lakukan untuk membahas berbagai agenda yang sudah kami susun sebelumnya. Kami memang hanya rutin melakukan rapat luring di Jakarta sebulan sekali dan sisanya kami adakan melalui rapat daring.

Apa istimewanya rapat daring kami kemarin itu? Ketika kami sudah siap untuk membahas agenda rapat yang telah kami susun tiba-tiba kami diberitahu bahwa akan ada pejabat dari kantor di Senayan yang akan ikut rapat kami dan akan menyampaikan pengumuman yang sangat penting. Setelah dua pejabat tersebut hadir maka diumumkanlah perubahan yang terjadi di Senayan yang akan mempengaruhi apa yang telah kami rencanakan juga di bawahnya. Kantor kami akan terkena pemotongan anggaran. Dan pemotongannya cukup signifikan sehingga tentu saja kami harus melakukan penyesuaian..

Seperti yang kita ketahui pemerintahan Presiden Prabowo Subianto resmi menerbitkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang berisi tentang efisiensi belanja negara dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Total belanja yang ia perintahkan untuk dipotong dari anggaran pemerintah pusat dan daerah itu senilai Rp 306,69 triliun dengan melakukan pengetatan anggaran dengan melakukan pemotongan anggaran-anggaran yang dianggap tidak perlu dan bisa dihemat senilai Rp306 triliun untuk tahun 2025 saja. Tujuannnya jelas efisiensi dan efektifitas program prioritas di semua kementrian dengan menghapus anggaran-anggaran yang tidak penting dan boros. Presiden Prabowo ingin mendorong kabinetnya mengejar investasi non-APBN yang merupakan satu dari 8 strategi plus 1 langkah kebijakan akselerasi pertumbuhan ekonomi di era Prabowo. Ada juga poin belanja negara yang difokuskan pada produktivitas. Poin-poin belanja tersebut utamanya dianggarkan untuk makan bergizi gratis. Lalu, pada bahan paparan Bappenas dijelaskan ada belanja untuk pembangunan 3 juta rumah, lumbung pangan nasional dan desa, sekolah unggul, hilirisasi lanjutan menuju electric vehicle (EV), dan lain-lain.

Kemendikdasmen telah mulai melakukan rapat-rapat pengetatan anggaran dengan mencoret anggaran-anggaran yang dianggap tidak prioritas dan urgen. Sebagai contoh anggaran untuk ATK dipotong sampai 90%, kegiatan seremonial 57%, rapat seminar dan sejenisnya 45%, percetakan dan souvenir 75%, perjalanan dinas 54%, dst. Tentu saja pemotongan anggaran ini juga sampai ke kantor kami.

Ini sebenarnya adalah ‘berita buruk’. Tapi terus terang saya pribadi merasa sangat gembira dan excited. Sudah lama saya menahan diri tidak mengomel melihat banyaknya hal-hal tidak penting yang justru dibiayai sangat besar oleh berbagai kantor dan instansi pemerintah dan BUMN. Saya paling peka dengan pemborosan yang tidak perlu, dan apalagi jika diada-adakan demi tujuan yang justru bertentangan dengan tujuan yang hendak dicapai oleh organisasi. Dulu saya ketika bekerja di Perusahaan gas PT Badak NGL Co di Bontang sudah melihat betapa banyaknya inefisiensi yang dilakukan oleh perusahaan dengan membuat-buat anggaran yang sebenarnya tidak perlu tapi ‘diperbolehkan dan dibuat oleh aturan’. Setiap bulan rumah dinas saya mendapat jatah tisu toilet dan bola lampu yang tidak kami butuhkan dan tetap dikirim ke rumah kami hanya karena sudah jatahnya. Itu yang paling sederhana. Kantor saya harus datang ke bagian logistik setiap awal bulan untuk mengambil alat tulis kantor dan segala peralatan yang sebenarnya masih menumpuk di gudang tapi tetap harus kami ambil. Jadi bukannya membantu kelancaran tugas kami di kantor tapi justru menjadi gangguan dan beban.

Di kantor saya sekarang saja sebenarnya kami sendiri sudah lama mengeluhkan betapa tidak efisiennya kami dalam bekerja. Setiap kali kami rapat pleno yang kami adakan di hotel biaya yang kami keluarkan bisa ratusan juta. Jadi kami menghamburkan uang negara untuk menghidupkan hotel-hotel yang sebenarnya sungguh tidak ada hubungannya dengan efektifitas tugas kami. Padahal kami sebenarnya punya kantor yang nyaman dan sangat memadai. Tapi aturan dari kementrian dan bagian keuangan membuat kami melakukan hal yang kami benci tersebut. Tentu saja kami ngomel-ngomel sendiri tapi tetap tidak bisa melakukan apa pun karena ‘tangan kami terbelenggu’ oleh aturan yang tidak berani kami langgar karena takut terkena sanksi. Jadi ini situasi yang sungguh aneh bagi saya yang terbiasa bekerja di luar ‘kotak’ pemerintah dan yang bisa dengan enaknya melakukan manuver karena kami tidak terbeban dengan berbagai aturan yang bukannya membantu tapi malah menghalangi.

Sebagai contoh, kami di IGI sama sekali tidak memungut biaya iuran bagi anggota-anggota kami seperti yang terjadi pada organisasi lain. Anggota IGI hanya membayar uang pendaftaran dan pembuatan kartu anggota sekali seumur hidup yang sangat murah. Tak ada iuran anggota sebagaimana organisasi lain. Sama sekali…! Faktanya saat ini IGI telah berdiri di 34 Propinsi dan di 388 Kota/Kabupaten di seluruh Indonesia. Dan itu semuanya kami lakukan tanpa perlu menarik uang iuran pada anggota kami sama sekali. Tidak ada dana dari Kemendikbud, Disdik, atau kementerian apa pun yang menopang kami. Tidak ada jendral atau petinggi di belakang kami. Kami juga tidak memiliki cukong macam Sandiaga Uno, Erick Thohir, apalagi Hary Tanoe, di belakang kami. Tidak ada selebriti dan yang ada malah mantan anggota Kaypang (ini guyonan kami). Mendirikan organisasi guru di 34 Propinsi dan 388 Kota/Kabupaten tanpa dana, kekuasaan, dan nama besar adalah sebuah hal yang fenomenal. Ada ratusan pelatihan guru yang kami lakukan dengan mengikutsertakan hampir SEJUTA guru hanya dalam setahun. Kami bahkan bisa menggerakkan RIBUAN GURU secara simultan untuk menulis dan menerbitkan buku mereka baik secara antologi, artinya keroyokan, atau pun individual, setiap guru menerbitkan bukunya masing-masing. Bahkan kemendikbud tidak bisa melakukan ini. Swear…! Ini belum bicara tentang hambatan, tantangan, dan berbagai ancaman yang diterima oleh para anggota IGI di banyak daerah dalam menggerakkan organisasinya yang sampai hari ini masih berlangsung dengan massif.

Mengapa kami bisa melakukan ini? Ya karena kami HARUS menggunakan semua kapasitas yang kami miliki untuk mencapai tujuan yang kami tetapkan bersama tanpa ada sekat-sekat birokrasi. Begitu cairnya kami sehingga kami bisa melakukan terobosan -terobosan yang dianggap tidak mungkin. Dan ternyata para guru yang selalu dipandang rendah itu punya kapasitas untuk melakukan perubahan yang sangat besar lho…! 🙏😁

Jadi saya sungguh gembira bahwa pada akhirnya ‘belenggu’ di tangan kami tersebut bisa kami lepas tanpa merasa takut terkena sanksi karena melakukan hal-hal yang selalu ingin kami lakukan, yaitu efisiensi dan berpikir kreatif untuk mencari cari lain yang lebih efektif untuk mencapai tujuan kami.

Terima kasih Pak Prabowo. Kebijakan Anda surely is a blessing in disguise for us. Kita menunggu berita pemotongan anggaran untuk DPR.

Surabaya, 5 Februari 2025
Satria Dharma