Satria Dharma 
Sekarang ini banyak sekali jargon-jargon yang membawa nama rakyat. Semua orang mau mengatasnamakan tindakannya dengan membawa-bawa nama rakyat. Pokoknya kalau ingin diikuti oleh orang banyak ya harus pakai atas nama rakyat. Amien Rais saja pernah menyerukan People’s Power yang ternyata sama sekali tidak berpower karena Amien Rais lupa bahwa ternyata ia sudah gak punya people.
Di Makassar mahasiswa UNM yang mengatasnamakan rakyat diserbu oleh warga sekitar yang diatasnamakan oleh mereka. Mereka geram lantaran massa aksi penolakan Dinasti Jokowi memblokade Jalan AP Pettarani hingga menyebabkan kemacetan. Kehidupan masyarakat sehari-hari terganggu oleh ulah mereka yang memblokade jalanan. Enough is enough… 🙄
Masih ingat video “Dirty Vote” yang menggemparkan dunia persilatan pilpres kapan hari? Para akademisi macam Bivitri Susanti, Feri Amsari, Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M, dan Dandhy Dwi Laksono menghajar Jokowi habis-habisan dengan video tersebut. Tujuannya adalah untuk mendiskreditkan Jokowi dan mendelegitimasi pilpres. Demikian juga dengan para professor dari berbagai kampus top Indonesia yang pada turun gunung untuk mempengaruhi pendapat rakyat untuk menghalangi Gibran menjadi wapres. Jadi sebelum pilpres dimulai sudah digaungkanlah tuduhan bahwa pilpres 2024 nanti itu bakal curang, melanggar konstitusi, merusak demokrasi, dll. Jadi sebelum mulai pun pilpres sudah dituduh curang. Tentu saja mereka memberikan asumsi-asumsi yang ciamik ala akademisi yang canggih mengapa pilpres tersebut bakal curang dan pasti curang. Mereka dengan segala daya dan upayanya memprovokasi bahwa naiknya Gibran menjadi cawapres itu merusak demokrasi dan memperkosa konstitusi.
Tapi apa yang terjadi?
Rakyat mempermalukan mereka dengan kemenangan Prabowo–Gibran dengan telak 58%. Cukup satu putaran agar tidak ada kemungkinan mereka mencari-cari cara lagi untuk menjatuhkan Prabowo-Gibran. Rakyat lebih percaya kepada mereka berdua apa pun upaya yang dilakukan oleh lawan politiknya untuk mendiskreditkan mereka. ‘Vox Populi Vox Dei’, Suara Rakyat adalah Suara Tuhan. Prabowo-Gibran dipilih secara mayoritas oleh rakyat Indonesia yang memiliki hak dan kewenangan untuk memilih secara demokratis melalui aturan konstitusi.
Apakah mereka menerima begitu saja kekalahan mereka yang mengenaskan dalam pilpres tersebut? Ya tidaklah…! Tidak semudah itu Ferguso…! Kan mereka sudah yakin bahwa pilpres tersebut akan mereka menangkan, meski pun curang, melanggar konstitusi dan merusak demokrasi. Mosok mau dibiarkan begitu saja. Ya harus dibawa ke pengadilanlah… Enak aja Lu, Marimar…! Mereka harus dihukum dengan membuktikan bahwa mereka itu benar-benar curang berdasarkan hukum dan bukan sekedar tuduhan-tuduhan asumtif dan spekulatif. Dugaan kecurangan terindikasi terstruktur, sistematis, dan masif karena melibatkan pimpinan negara, penyelenggara pemilu, aparat penegak hukum, hingga kepala desa. Kutunggu jandamu, eh! Kutunggu kamu di pengadilan, bro. Jangan lari….! 😁
Maka majulah 01 dan 03 ke pengadilan MK untuk membuktikan bahwa 02 benar-benar curang dan tidak dibenarkan untuk mengangkangi kekuasaan. Dinasti Jokowi harus dihalangi demi tegaknya konstitusi dan terselamatkannya demokrasi. Dalil sengketa Pilpres 2024 dikelompokkan menjadi enam kluster yakni (1) independensi penyelenggara pemilu, (2) keabsahan pencalonan presiden dan wakil presiden, (3) bantuan sosial (bansos), (4) mobilisasi/netralitas pejabat/aparatur negara, (5) prosedur penyelenggaraan pemilu, (6) serta pemanfaatan sistem informasi rekapitulasi (sirekap).
Sidang perdana sengketa Pilpres dilaksanakan pada 27 Maret 2024. Dalam sidang terpisah, pasangan Anies-Amin dan Ganjar-Mahfud memohon agar Mahkamah Konstitusi membatalkan hasil Pemilihan Presiden 2024. Ada 8 hakim MK yang akan memutuskan.
Tidak kurang dari Romo Magnis yang turun dari pertapaannya di gunung Thay San untuk menggempur. Filsuf Franz Von Magnis atau yang dikenal sebagai Romo Magnis turut menjadi salah satu ahli yang diajukan Tim Hukum Ganjar-Mahfud untuk menghajar pelanggar konstitusi ini. Dalam paparannya di pengadilan MK Romo Magnis membeberkan lima pelanggaran etika dalam kaitan dengan Pemilu 2024. Salah satunya beliau menuduh bahwa Jokowi memakai kedudukannya, kekuasaannya, untuk memberi petunjuk pada ASN, polisi, militer, dan lain-lain, untuk mendukung salah satu paslon serta memakai kas negara untuk membiayai perjalanan-perjalanan dalam rangka memberi dukungan kepada paslon itu,” ujarnya. Sungguh telengas….! Satu saja sudah sengeri ini. Lha ini ada lima jurus telengas semua. Saya merinding…Kalau mau tahu empat jurus lainnya ya cari saja sendiri. 😜
Menjelang pembacaan putusan sidang sengketa Pilpres, MK menerima pemikiran dari Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang diajukan sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan. Megawati melampirkan tulisan tangannya di dalam amicus curiae dan mengajak rakyat Indonesia berdoa agar ketuk palu MK bukan merupakan palu godam, melainkan palu emas seperti kata pahlawan nasional RA Kartini, ”habis gelap terbitlah terang”. Ini semacam tambahan jurus pemungkas untuk membungkam lawan. Semua celah harus ditutup.
Megawati bukan satu-satunya yang mengajukan sebagai amicus curiae. Selain Megawati, empat lembaga kemahasiswaan juga menyerahkan amicus curiae yakni dari Dewan Mahasiswa Justicia Fakultas Hukum (FH) Universitas Gadjah Mada, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FH Universitas Diponegoro, BEM FH Universitas Padjadjaran, dan BEM FH Universitas Airlangga (16/4/2024). Pokoknya banyak deh yang mau membuktikan bahwa pilpres curang dengan mengambil hati hakim MK dengan mengaku sebagai Sahabat Pengadilan, Aku koncomu, bro. Don’t forgetlah… 😉
Seminggu kemudian….
Pada sidang pembacaan putusan Pilpres yang digelar Senin, 22 April 2024, MK MENOLAK SELURUH PERMOHONAN pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. SELURUH DALIL yang diajukan oleh kedua pemohon dinyatakan TIDAK TERBUKTI di persidangan. Meski ada tiga hakim memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion).
Apa artinya ini saudara-saudara…?!
Pertama, rakyat itu cinta pada Jokowi dan mereka dengan senang hati dan berharap agar anaknya Gibran jadi wapres.
– Tapi ini kan politik dinasti?
Terserah apa katamu sajalah. Yang jelas rakyat MEMILIH Gibran dan suara rakyat adalah suara Tuhan. Mau menentang ‘suara Tuhan’? 😎
– Tapi kan mereka menang dengan curang? Naiknya Gibran itu kan melanggar etika.
Curang dan melanggar etika ndasmu. Kan sudah dibawa ke pengadilan MK dan TIDAK TERBUKTI. Kok masih ngeyel aja sih?
Kedua…
Opo yo…? Aku kok lali apene ngomong opo. Dasar sudah tua dan mudah lupa. Wis kapan-kapan ae dilanjut kalau sudah ingat lagi. 😁
Surabaya, 29 Agustus 2024
Satria Dharma
