Satria Dharma 
Mantan Duta Besar AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, menghadapi tuduhan keterlibatan dalam genosida di Gaza dari berbagai organisasi hak asasi manusia, kritikus, dan aktivis. Tuduhan ini berakar pada tindakan resminya yang berulang kali memblokir intervensi diplomatik internasional di Dewan Keamanan PBB (DK PBB), yang dinilai memberi ruang bagi operasi militer Israel untuk terus berlanjut.
Penggunaan Veto DK PBB Berulang Kali
Hingga pertengahan 2026, Amerika Serikat tercatat telah 6 kali memveto draf resolusi DK PBB terkait Gaza sejak konflik pecah pada Oktober 2023. Dari total tersebut, Linda Thomas-Greenfield secara pribadi bertindak sebagai eksekutor dalam 3 pemungutan suara pertama (Oktober 2023, Desember 2023, dan Februari 2024).
Para pengkritik berargumen bahwa dengan memveto resolusi yang menuntut gencatan senjata segera dan tanpa syarat, AS secara efektif melindungi Israel dari tekanan hukum internasional yang mengikat. Di sisi lain, delegasi AS yang dipimpin Thomas-Greenfield selalu menyatakan bahwa veto tersebut dilakukan karena draf resolusi yang diajukan tidak seimbang, gagal mengutuk aksi teror Hamas, serta dapat mengancam negosiasi diplomatik sensitif terkait pembebasan sandera.
Mengapa Tindakan Ini Dianggap sebagai Keterlibatan (Complicity)?
Berdasarkan kerangka hukum internasional seperti Konvensi Genosida, keterlibatan mencakup penyediaan sarana, bantuan, atau dukungan politik yang memfasilitasi terjadinya suatu pelanggaran hukum perang. Para aktivis menilai kombinasi antara perlindungan diplomatik di PBB oleh Linda Thomas-Greenfield dan pasokan bantuan militer berkelanjutan dari pemerintah AS telah memenuhi unsur fasilitasi tersebut.
Kontradiksi Pernyataan dan Tindakan
Thomas-Greenfield sering menghadapi kecaman karena dinilai memanipulasi narasi publik. Ia kerap menyampaikan imbauan yang menekankan bahwa “situasi di Timur Tengah membutuhkan solusi diplomatik yang mendesak”. Namun, para kritikus melihat retorika tersebut kontradiktif karena di saat yang sama ia menolak resolusi PBB yang dirancang untuk menghentikan peperangan. Selain itu, keengganannya untuk mengakui situasi di Gaza sebagai genosida membuat kelompok HAM menuduhnya aktif meminimalisir skala krisis kemanusiaan yang terjadi.
Gelombang Penolakan Masif di Kampus-Kampus AS
Kebijakan veto ini memicu protes keras dari massa pro-Palestina di berbagai universitas AS tempat ia kerap diundang untuk berbicara. Bahkan beberapa kampus seperti University of Vermont dan Xavier University of Louisiana membatalkan undangan pidatonya pada tahun 2024 demi menghindari kericuhan. Berikut adalah rentetan protes terbuka yang dialaminya:
– George Washington University (GWU) – April 2024: Mahasiswa melakukan interupsi dalam diskusi publik di Elliott School dan membentangkan bendera Palestina raksasa setinggi tujuh lantai di gedung sebelah tempat acara berlangsung.
– University of Wisconsin-Madison – April 2025: Berbicara di almamaternya, jalannya diskusi Thomas-Greenfield disabotase oleh interupsi beruntun dari penonton di dalam ruangan, sementara kelompok Students for Justice in Palestine (SJP) memblokir akses gedung di luar.
– University of North Carolina (UNC) – Oktober 2025: Demonstran bergantian menginterupsi forum diskusi dan meneriakkan bahwa ia memiliki “darah di tangan” sebelum akhirnya mereka dikawal keluar oleh petugas keamanan.
– City College of New York (CCNY) – 28 Mei 2026: Protes paling masif terjadi saat pidato kelulusan di Colin Powell School. Mahasiswa berulang kali menginterupsi jalannya pidato selama lebih dari 40 menit sambil meneriakkan yel-yel “Linda Greenfield, you’re a liar! You set Palestine on fire!”.
MENYESAL…?!
Apakah Linda Thomas-Greenfield pernah menyesal dengan tindakan vetonya tersebut?
Secara resmi dan publik, Linda Thomas-Greenfield tidak pernah menyatakan penyesalan atas tindakan vetonya tersebut. Dalam setiap pernyataan pers resmi maupun pidatonya di ruang sidang PBB, ia selalu membela keputusan tersebut dengan menegaskan bahwa langkah itu diambil demi kepentingan strategis pemerintah AS dan kelancaran negosiasi pembebasan sandera di lapangan. Faktanya tidak ada bukti bahwa veto Amerika Serikat di DK PBB membantu kelancaran negosiasi pembebasan sandera di lapangan. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pembebasan sandera dalam jumlah besar justru hanya berhasil dicapai melalui diplomasi langsung dan kesepakatan jeda pertempuran, bukan akibat dari keputusan veto.
Namun, di balik layar diplomatik, terdapat laporan yang menunjukkan adanya pergulatan emosional terkait keputusan-keputusan veto tersebut. Berdasarkan investigasi media independen urusan PBB, PassBlue, beberapa sumber diplomatik anonim di lingkaran dalam PBB mengungkapkan bahwa Thomas-Greenfield sebenarnya merasa sangat terpukul (devastated) setelah ia harus mengeluarkan veto pertamanya pada 18 Oktober 2023. Sebagai seorang diplomat karier senior, ia menyadari dampak destruktif dari keputusan politik tersebut terhadap reputasi personalnya serta posisi AS di panggung dunia.
Sumber-sumber yang dekat dengannya juga menyatakan bahwa Thomas-Greenfield secara pribadi menyayangkan keputusan Washington yang terus-menerus mengandalkan hak veto untuk melindungi Israel secara mutlak di DK PBB. Sebagai anggota kabinet pemerintahan Joe Biden, ia dilaporkan sering melakukan perjalanan dari New York ke Washington D.C. untuk memberikan masukan langsung mengenai betapa besarnya tekanan balik dan kerusakan diplomatik yang harus dihadapi AS di PBB akibat kebijakan tersebut.
Terdapat perbedaan kontras antara posisi resminya di depan publik yang teguh membela veto, dengan sentimen pribadinya di belakang layar yang dilaporkan tertekan oleh kebijakan proteksi mutlak yang diperintahkan oleh Washington.
Konsekuensi yang Diperoleh
Runtuhnya Narasi Kedekatan Publik: Sebelum krisis Gaza, Thomas-Greenfield sangat terkenal dengan pendekatan personalnya yang disebut “Gumbo Diplomacy”—sebuah taktik diplomasi berbasis kuliner, inklusivitas, dan ikatan kemanusiaan. Tindakan vetonya dinilai oleh banyak analis internasional telah merusak reputasinya sebagai pelindung kaum tertindas, terutama karena ia adalah salah satu diplomat perempuan kulit hitam paling senior di AS. Reputasinya yang dibangun selama puluhan tahun dalam mengurusi isu pengungsi dan bantuan kemanusiaan (seperti perannya di Biro Populasi, Pengungsi, dan Migrasi) menjadi ternoda akibat tuduhan penerapan standar ganda.
Kehilangan Legitimasi dan Boikot di Sektor Akademik: Sektor akademis yang semula menjadi ruang aman bagi para pensiunan diplomat untuk mengajar justru berbalik menjadi ruang konfrontasi. Setelah menyelesaikan jabatannya di PBB, ia menghadapi gelombang boikot, interupsi, dan pembatalan sepihak gelar kehormatan di berbagai universitas AS akibat warisan politik vetonya. Alih-alih pensiun dengan warisan (legacy) yang dipuji secara universal atas rekam jejak suksesnya di Afrika dan Liberia, namanya kini justru lebih melekat dan diidentikkan dengan krisis Timur Tengah dan pembelaan veto terhadap Israel.
Semoga para akademisi yang menjadi pejabat di mana pun bisa belajar dari kisah Linda Thomas-Greenfield ini.
Balikpapan, 2 Juni 2026
Satria Dharma
