Satria Dharma 
Beberapa teman mengirim berita tentang Vietnam yang dibanjiri investasi sedangkan Indonesia hanya diberi janji-janji manis belaka. Berikut ini analisis mengapa Vietnam jauh lebih disukai ketimbang Indonesia (dan negara-negara ASEAN lainnya dalam berinvestasi. Saya hanya menganalisis dua hal, yaitu STABILITAS DAN KETERTIBAN SOSIAL dan FAKTOR CHINA.
STABILITAS DAN KETERTIBAN SOSIAL
Semua investor pasti menginginkan adanya jaminan keamanan bagi investasinya. Mereka tentu tidak akan mengambil resiko menanam investasinya di negara yang terus bergejolak dan tidak stabil. Stabilitas politik dan ketertiban sosial adalah faktor paling penting yang disyaratkan oleh para investor. Mereka tentu saja tidak akan berkata, ”Maaf ya Indonesia, negaramu terlalu banyak gejolak politiknya. Saya emoh ketiban sampur.” Tentu saja mereka tidak akan mengatakan demikian tapi memilih untuk tidak masuk ke Indonesia selama stabilitas politik dan ketertiban sosial tidak kondusif.
Risiko dan Stabilitas Politik di Vietnam sangat berperan penting dalam menjamin rasa aman investor. Vietnam stabil secara politik dengan pemerintah yang berkomitmen untuk menyediakan lingkungan yang aman dan menegakkan hukum yang komprehensif untuk memerangi terorisme dan ancaman keamanan siber. Vietnam adalah negara satu partai yang diperintah oleh Partai Komunis Vietnam (CPV). CPV memberikan arahan strategis dan memutuskan semua isu kebijakan utama yang kemudian dilaksanakan oleh pemerintah. Vietnam adalah salah satu negara yang paling stabil secara politik di Asia Tenggara. CPV memegang kendali penuh. Tidak ada partai-partai politik yang bertikai untuk saling berebut pengatuh dan kekuasaan. Vietnam mempertahankan sistem negara satu partai, menjaga integritas teritorial, dan menjaga ketertiban sosial. Tujuan utamanya jelas adalah pertumbuhan ekonomi.
Vietnam menduduki peringkat tinggi dalam hal stabilitas dan ketertiban sosial. Rakyatnya sangat tertib dan tidak ada warganya yang sangat liberal seperti di Indonesia yang warganya dengan bebas mencaci maki dan menghujat pemimpinnya. Jelas tidak ada warganya yang sakit hati karena pemilu lalu melaporkan presidennya ke OCCRP. Pemerintah Vietnam membatasi penggunaan internet dan media sosial melalui Dekrit 147. Pemerintah Vietnam dengan dekrit ini mendapatkan wewenang besar untuk mengawasi aktivitas online dengan dalih keamanan nasional. Perusahaan teknologi diwajibkan menyimpan data pengguna lokal, menyerahkan data jika diminta, dan menghapus konten ilegal dalam waktu 24 jam. Jadi warganya tidak bisa seenak udelnya untuk menggunakan internet dan medsos untuk menghina, mencacimaki, menghujat, dan memfitnah pemimpinnya.
Pada Oktober, blogger independen Vietnam Duong Van Thai dijatuhi hukuman 12 tahun penjara atas tuduhan propaganda anti-negara. Thai divonis bersalah pada tanggal 30 Oktober 2024 dalam persidangan satu hari yang tertutup di Pengadilan Rakyat Hanoi, karena “membuat, menyimpan, menyebarkan atau menyebarkan informasi, dokumen, dan barang-barang yang bertujuan menentang Republik Sosialis Vietnam” berdasarkan Pasal 117 Undang-Undang Hukum Pidana Vietnam. Thai memposting komentar politik, yang kritis terhadap kebijakan dan pemimpin pemerintah, kepada sekitar 119.000 pengikutnya di saluran YouTube Tin Tuc 24H miliknya, yang telah dinonaktifkan.
Para kritikus menilai aturan ini membatasi kebebasan berpendapat, menghambat ekspresi, dan memengaruhi individu yang mengandalkan media sosial sebagai sumber penghasilan. Direktur Asosiasi Asia di Human Rights Watch Patricia Gossman menilai aturan ini sebagai alat pemerintah untuk menekan kebebasan berpendapat. Tapi pemerintah Vietnam mana peduli dengan kritik tersebut. Bagi mereka stabilitas dan ketertiban sosial jauh lebih penting ketimbang kebebasan berpendapat rakyatnya. Polisi Vietnam memperlakukan setiap kritik terhadap Partai Komunis Vietnam sebagai masalah keamanan nasional. Aturan ini akan memberi mereka ‘alat’ lain untuk menekan perbedaan pendapat. Jadi tidak ada orang-orang macam Rocky Gerung, Bivitri Susanti, Ubedillah Badrun yang bisa ngomong apa saja seenaknya sendiri. Orang macam mereka akan segera digulung habis.
FAKTOR CHINA
Vietnam merupakan tujuan utama bagi China untuk menghadapi kenaikan biaya di China dan alternatif bagi skenario yang tidak dapat diprediksi seperti guncangan perdagangan. Investor asing lebih memilih Vietnam untuk melengkapi operasi mereka di China karena biaya inputnya yang lebih rendah, pasar alternatif, serta kedekatan geografis dan rute pasokan yang nyaman dengan China. Jadi selain berinvestasi di China para investor juga bikin skenario jaga-jaga dengan buka cabang di Vietnam.
Tiongkok berkomitmen untuk mempromosikan perdagangan tanpa batas dengan Vietnam, termasuk mendukung kerja sama bilateral di bidang perkeretaapian, Jaringan 5G, dan proyek infrastruktur lainnya, sambil mempercepat kerja sama investasi dalam ekonomi digital dan pembangunan hijau. Tidak ada yang lebih diuntungkan daripada Vietnam karena banyaknya keuntungan yang disebutkan dan kedekatannya dengan Tiongkok ini.
Biaya operasional China telah meningkat selama lebih dari dua dekade, di dalam dan di sekitar kota-kota lapis 1 dan lapis 2, dan jauh lebih tinggi dalam hal biaya operasional daripada Vietnam. Terdapat persaingan yang sangat ketat di China untuk tenaga kerja terampil, dan ditambah dengan populasi penduduk China yang menua telah mengakibatkan kekurangan tenaga kerja di sektor manufaktur tertentu, teknologi tinggi, dan sektor khusus lainnya.
Salah satu keunggulan Vietnam yang menjadikannya tujuan pilihan bagi investor adalah upah minimumnya yang kompetitif dibandingkan dengan negara lain di kawasan tersebut. Gaji di Vietnam sekitar setengah dari gaji di Tiongkok di berbagai provinsi, yang berkisar antara US$210 hingga US$406. Tiongkok dikenal mendominasi industri manufaktur, tetapi dengan meningkatnya upah, banyak bisnis telah memindahkan operasinya untuk mempertahankan margin dalam manufaktur berbiaya rendah.
Sekian dulu tulisan saya. Semoga memberi pencerahan. 🙏
Surabaya, 9 Januari 2025
Satria Dharma
Sumber bacaan :
